Portal Berita Terkini dan Terpercaya
IndentNews .
Informasi aktual, cepat, dan terpercaya
BERITA PILIHAN

Berita terbaru dari redaksi

Diduga SKKL Belum Terbit, PT Kawasan Industri Dumai Tetap Lanjutkan Pembangunan Pelsus


DUMAI - PT Kawasan Industri Dumai (KID) tetap lanjutkan pembangunan Pelabuhan Khusus (Pelsus) meskipun Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan (SKKL) belum diterbitkan, Selasa (29/9).


Informasi belum terbitnya SKKL untuk pembangunan Pelabuhan Khusus di PT KID tersebut didapatkan dari situs resmi milik Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Dalam informasi tersebut, terakhir pada Tanggal 15 Mei 2026, proses masih berada pada tahap Addendum Andal & RKL-RPL dinyatakan layak (Drafting SK).

Hal ini juga diperkuat dengan informasi dari Layanan Helpdesk Amdalnet via Whatsapp, Selasa (29/9).

Dikatakannya, apabila status Belum SKKL Terbit, maka masih ada beberapa tahapan dan proses di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi setempat, dalam hal ini Provinsi Riau.

"Silahkan dapat dilakukan pemantauan berkala pada tracking Amdalnetnya ya. apabila status belum SKKL Terbit, maka proses masih ada sekretariat DLH Provinsi. silahkan berkoordinasi lebih lanjut dengan DLH Provinsi ya," tulis layanan Helpdesk tersebut.

Sementara itu, beberapa pejabat dan staff dari DLH Provinsi Riau hingga saat ini belum berhasil dikonfirmasi.

Beberapa kontak yang berhasil didapatkan awak media ini juga sudah dikonfirmasi via Whatsapp, meskipun berstatus centang dua, namun tidak ada balasan atau respon.

Ketika awak media mencoba menghubungi panggilan via Whatsapp, juga tidak berhasil terhubung.

Sementara itu, Humas Wilmar, Marwan ketika dikonfirmasi beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa tim legal Wilmar sudah memiliki SKKL untuk Pelsus tersebut.

Dikatakannya, SKKL tersebut yakni Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 996 Tahun 2025 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Terminal Khusus di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medan Kampai Kotamadya Dumai Provinsi Riau Oleh PT Kawasan Industri Dumai.

Kejanggalan

SKKL yang dikirimkan oleh Humas Wilmar bernomor 996 Tahun 2025 itu sedikit aneh dibandingkan dengan data pada situs KemenLH.

Dalam data yang disajikan KemenLH, pada Tanggal 15 Mei 2026, proses masih berada pada tahap Addendum Andal & RKL-RPL dinyatakan layak (Drafting SK).

Sedangkan Wilmar sudah mengklaim memiliki SKKL pada tahun 2025.

Namun, berdasarkan informasi dari Helpdesk Amdalnet, jika tahapan belum sampai pada SKKL terbit, maka artinya proses masih berjalan di DLH provinsi setempat.

Humas Wilmar ketika dimintai tanggapan terkait kejanggalan tersebut, meminta awak media ini untuk menanyakan hal tersebut kepada DLH Provinsi. (*)

Sejumlah Persoalan di PT EUP Dumai yang Tergabung dalam KPN Corp


DUMAI - PT Energi Unggul Persada Dumai yang tergabung dalam Karunia Prima Nastari Corp (KPN Corp) hingga kini bungkam terkait dugaan tumpahan minyak hingga project perluasan yang kini sedang dilakukan, Jumat (18/9).


Sebelumnya diberitakan aktivitas PT Energi Unggul Persada (EUP) disebut telah mencemari lingkungan sekitar hingga mengalir ke badan sungai di kawasan Bang Sal Aceh, Lubuk Gaung, Minggu (23/08/26) lalu dikutip dari hebatriau.com.

Namun, dalam pemberitaan tersebut, tidak ditemukan pihak PT EUP memberikan tanggapan ataupun klarifikasi mengenai peristiwa itu.

Awak media ini juga telah melakukan upaya perimbangan berita dengan melakukan konfirmasi, baik melalui pesan Whatsapp maupun panggilan, namun tidak ada respon dari Humas maupun Head Unit PT EUP.

Dugaan Perluasan tanpa Amdal


Perluasan yang dilakukan PT Energi Unggul Persada (EUP) di Lubuk Gaung, Kota Dumai diduga tidak kantongi Amdal, Jumat (18/9).

Pantauan awak media di situs rekap amdal milik Kementerian Lingkungan Hidup (LH), Amdal Rencana Pengembangan PT EUP tahap 'Penapisan Otomatis Selesai' dilakukan pada tanggal 15 Maret 2024.

Kemudian, pada tanggal 15 Mei 2024, masuk pada tahapan 'Pembentukan Tim penyusun'.

Status terakhir berhenti pada tahapan 'Penyusunan Form KA' pada tanggal 18 Mei 2024.

Tampak dalam laporan progres amdal tersebut, banyak tahapan yang belum diselesaikan oleh PT Energi Unggul Persada.

Untuk diketahui juga, Amdal yang sedang diajukan ini memiliki resiko tinggi dan kewenangannya berada di pusat.

Dalam deskripsi amdal tersebut, terlihat PT EUP melakukan perluasan atau pengembangan menjadi 50 Ha.

Adapun kegiatan utama dalam pengembangan tersebut yakni pembangunan tangki penimbunan CPO sebanyak 3 unit.

Kemudian, Penambahan satu gudang cangkang dengan ukuran 46 x 142 m, penambahan satu unit Jetty dengan ukuran 165 x 60 m.

Selain itu juga pembangunan washing + driying plant dengan ukuran 12 x 6 m, dan Pembangunan washing + degumming plant dengan ukuran 18 x 12 m untuk Warehouse PKE.

Selain Amdal pengembangan ini, sorotan juga tertuju pada status tanah urug yang digunakan untuk penimbunan lahan.

Lagi-lagi, Humas PT EUP, Faisal tidak merespon ketika dikonfirmasi via pesan Whatsapp, melalui panggilan Whatsapp juga tidak berhasil tersambung. 

Sumber: Tribunriau.com

PT Energi Unggul Persada di Dumai Tutupi Kejadian Tumpahan Minyak?

DUMAI - PT Energi Unggul Persada di Kota Dumai diduga tutupi kejadian tumpahan minyak beberapa minggu lalu, Senin (14/9).


Informasi yang berhasil diperoleh, dugaan kejadian tumpahan minyak tersebut sempat meluber ke laut Dumai.

Hingga kini, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi ke beberapa pihak, termasuk dari PT EUP.

Selain Humas PT EUP, Faisal yang tidak merespon, Head Unit PT EUP, Fandi Shidik ketika dikonfirmasi malah menyarankan untuk menghubungi saudara Faisal atau Toni.

"Sore pak, bisa hubungi team Humas ya pak : Pak Faisal atau pak Toni," ujarnya, Senin (14/9).

Namun, pesan tersebut buru-buru dihapus setelah awak media menyatakan bahwa sebelumnya sudah dilakukan konfirmasi ke orang yang dimaksud dan tidak mendapatkan respon.

Sementara itu, masih dari pihak PT EUP, Toni melalui pesan WhatsApp menyampaikan bahwa dirinya saat ini sedang berada di Kalimantan Tengah.

Selain itu, ia juga menyarankan untuk menghubungi Faisal.

Untuk diketahui juga, sebelum menghubungi Head Unit Fandi dan Toni, awak media sudah terlebih dahulu mengkonfirmasi Faisal selaku Humas.

Baik melalui pesan, juga melalui sambungan telp WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban.

Pihak redaksi membuka diri bagi seluruh pihak untuk menerima informasi demi keberimbangan berita ini.

Sumber: Tribunriau.com

Kapolda Riau Janji Usut Tuntas Kasus Pemalsuan Tanda Tangan H Sopian HAS di Rokan Hilir


PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan SIK MH MHum dalam pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rahul SH berjanji akan mengusut tuntas kasus pemalsuan tandatangan H Sopian HAS.Unduh Panduan Wisata

Dalam pertemuan silaturrahmi yang berlangsung dua jam di Mapolda Riau, Kamis lalu, selain membahas masalah kasus pemalsuan tandatangan H Sopian HAS (73) warga Menggala Sakti, Tanah Putih, Rokan Hilir, Ketua Partai Gerindra Riau M Rahul juga membahas terkait kebakaran lahan di Provinsi Riau.

Terkait kasus pemalsuan tandatangan H Sopian HAS, Kapoksi Komisi III DPR RI ini mempertanyakan tentang masalah SP3 yang dikeluarkan oleh penyidik Unit III Satreskrim Polres Rohil dan hasil gelar perkara khusus yang sudah 6 bulan belum juga diberitahukan kepada korban.

"Untuk perkara pemalsuan tandatangan bapak H Sopian, bapak Kapolda berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Beliau (Kapolda-red) juga akan mempertanyakan tentang SP3 dan hasil gelar perkara tersebut kepada anggotanya. Kita mengharapkan kasus pemalsuan tandatangan ini harus tuntas, karena ini perbuatan para mafia tanah untuk merampas tanah milik masyarakat," ujar Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Riau.

Muhammad Rahul juga meminta kepada Kapolda untuk memproses perkara tersebut di Polda Riau. Karena menurut M Rahul, korban H Sopian HAS sudah tidak percaya lagi dengan penyidik yang menangani kasus ini di Polres Rohil.

"Ya, kita meminta kasus ini ditarik ke Polda. Karena menurut korban banyak ditemukan kejanggalan selama proses hukum di Polres Rohil. Jikalau nanti kasus ini tidak juga berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, korban akan membawa perkara ini ke Mabes Polri," ungkap anggota DPR RI, M Rahul.

Sementara itu, putra korban H Sopian HAS, Muzakir SE kepada riautime.com mengucapkan terima kasih kepada anggota Komisi III DPR RI H Muhammad Rahul SH yang terus memantau perkara orangtuanya tersebut.

"Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada HM Rahul. Beliau terus memantau perkembangan kasus yang diderita oleh orangtua saya. Bahkan beliau (Rahul-red) sudah berencana membawa kasus ini ke Mabes Polri. Karena beliau tidak ingin ada lagi mafia tanah di Rohil, khususnya di Provinsi Riau. Selain itu, saya mewakili keluarga juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan SIK SH MHum yang akan mengusut kasus pemalsuan tandatangan orangtua saya ini sampai tuntas," kata Muzakir SE.***

Apical Gelar Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Sungai Sembilan

Apical melalui PT Sari Dumai Sejati (PT SDS) menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. 

Kegiatan yang diikuti sedikitnya 50 warga tersebut berlangsung di halaman Gedung MTs Nurul Islam, Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai, Riau. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Apical untuk menghadirkan manfaat bagi komunitas dan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan. 


Warga yang hadir memperoleh pemeriksaan kesehatan sekaligus pengobatan untuk berbagai keluhan yang umum dijumpai, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), penyakit kulit, diare, asam urat, diabetes, dan kolesterol. 

Head of General Affairs Apical Dumai, M. Jaya Budi Arsa, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Kami ingin memberikan dampak di area yang paling dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks kali ini, dukungan tersebut kami hadirkan melalui akses pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis. Namun, komitmen Apical untuk masyarakat tidak berhenti pada aspek kesehatan saja. Kami juga terus berupaya menghadirkan program yang mendukung kualitas hidup masyarakat dari berbagai sisi seperti ekonomi dan edukasi, yang sejalan dengan filosofi 5C perusahaan, yaitu Good for Community, Country, Climate, Customer, dan Company,” ujar Jaya.

Kegiatan ini juga melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Sungai Sembilan sebagai mitra pelaksana. Kepala Puskesmas Sungai Sembilan, dr. Joni Miller, mengatakan bahwa kolaborasi antara perusahaan dan fasilitas kesehatan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kegiatan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis ini penting karena menunjang program puskesmas, terutama dalam meningkatkan pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Semoga kegiatan ini dapat terus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya di Kecamatan Sungai Sembilan,” katanya.

Dari sisi masyarakat, para ketua RT setempat menilai kegiatan ini memberikan manfaat langsung karena warga dapat memeriksakan kesehatan lebih dekat dari tempat tinggal mereka. Mewakili warga, Ketua RT 06 Ismail berharap kegiatan serupa dapat terus menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Bagi warga, kegiatan seperti ini cukup membantu karena pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan dekat dengan lingkungan tempat tinggal. Kami berharap program seperti ini dapat terus berjalan dan menjangkau lebih banyak warga,” ujarnya.

Bagi Apical, komunitas dan masyarakat sekitar merupakan bagian integral dari keberlangsungan operasi perusahaan. Karena itu, perusahaan terus mendorong program yang saling mendukung agar perusahaan dan masyarakat dapat tumbuh dan maju bersama(rls)

TTP Guru di Rohil Tahun 2025 Belum Dibayarkan, Uangnya Kemana?

ROKAN HILIR () — Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) Guru tahun 2025 selama tiga bulan belum dibayarkan, minta penegak hukum periksa Dinas Pendidikan (Disdik) Rohil.

Sekretaris Disdik Rohil Riwansyah ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa TTP Guru tersebut sedang dalam proses.

"Izin pak, sedang proses dan sya blum bsa komentar krna masih tahapan," ungkap Riwansyah lewat pesan Whatsapp, Rabu (17/06/26).

Menurut sumber, adapun TTP yang belum dibayarkan sebanyak 3 bulan tersebut adanya di tahun 2025 dengan nominal Rp450.000 perbulan. Merujuk pada Peraturan Menteri, ini adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Mereka juga sempat mempertanyakan hal tersebut ke Disdik Rohil namun pihak Disdik tidak memberikan tanggapan terkait TTP yang belum dibayarkan tersebut.

Bendahara Bidang Disdik Rohil Taufik Regar ketika dikonfirmasi mengatakan tidak tahu soal TTP 2025 yang belum dibayarkan karena baru di Disdik Rohil.

"Mohon maaf pak..utk tpp 2025 saya tidak tau pak..karna saya juga baru di disdik pak," ungkap Taufik Regar via pesan Whatsapp, Kamis (18/06/26).

Sementara, salah seorang anggota bendahara pada saat itu berinisial S ketika dikonfirmasi menyatakan bahwa dirinya cuma staff bendahara, dan menyebut bahwa A adalah bendaharanya.

"Maaf pak, langsung ke bendahara ya pak, Saya staf di keuangan saat itu pak," ujarnya.

Namun, ketika didapatkan kontak yang bersangkutan (bendahara inisial A), awak media belum berhasil menghubunginya. 

sumber: harian.co

Apical Perkuat Infrastruktur Lingkungan melalui Normalisasi Saluran Parit di Lubuk Gaung


DUMAI - Apical melalui unit bisnisnya, PT Sari Dumai Sejati (SDS) gelar kegiatan normalisasi saluran parit di wilayah RT 05, RT 06, dan RT 07 Kelurahan Lubuk Gaung, Dumai, Riau.

Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung lingkungan yang lebih tertata serta menjaga kelancaran sistem drainase di kawasan sekitar.

Kegiatan normalisasi ini dilaksanakan selama lima hari, mulai 6 hingga 10 Mei 2026, dengan cakupan area mencapai sekitar 3 kilometer.

Pekerjaan dilakukan untuk memperbaiki fungsi saluran air agar aliran dapat berjalan lebih lancar sehingga dapat membantu meminimalkan potensi genangan maupun permasalahan lingkungan yang dapat timbul akibat saluran air yang kurang optimal.

Head of General Affairs Apical Dumai Complex, M Jaya Budi Arsa menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar sekaligus upaya menjaga fungsi saluran air agar tetap optimal.

“Melalui kegiatan normalisasi ini, kami ingin memastikan fungsi saluran air dapat berjalan dengan baik sehingga aliran menjadi lebih lancar. Dengan kondisi saluran yang lebih terawat, diharapkan potensi genangan, banjir, maupun permasalahan lingkungan lainnya dapat diminimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar,” ujarnya.

Upaya tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Ketua RT 05, Irhami, menyampaikan terima kasih kepada perusahaan atas perhatian yang diberikan terhadap lingkungan di wilayahnya.

Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan tersebut juga mendapat tanggapan positif dari masyarakat setempat. Ketua RT 05, Irhami, menyampaikan bahwa normalisasi saluran air menjadi langkah yang penting untuk membantu memperbaiki kondisi saluran air di lingkungan sekitar.

"Selama ini saat saluran tersumbat, aliran air menjadi kurang optimal. Dengan adanya normalisasi ini, kami melihat adanya perbaikan yang dapat membantu kondisi lingkungan menjadi lebih baik," ujar Irhami.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua RT 06, Ismail dan Ketua RT 07, Ismadi. Menurut keduanya, kondisi saluran air yang terjaga tidak hanya mendukung kelancaran aliran air, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi warga.

"Saluran yang terawat tentu membantu menjaga kondisi lingkungan tetap lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat," kata Ismail.

Sementara itu, Ismadi menambahkan, kegiatan seperti ini penting karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Apical terus mendorong berbagai inisiatif yang memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Upaya tersebut sejalan dengan filosofi 5C Apical — Good for Community, Country, Climate, Customer, dan Company — yang menjadi landasan perusahaan dalam menciptakan nilai bersama bagi para pemangku kepentingan serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (rls)

Berita Nasional

Lihat semua

Berita Daerah

Lihat semua

Ekonomi & Bisnis

Lihat semua

Berita Pilihan

Jelajahi